Para Ulama Aceh Terbitkan Fatwa Haram Radikalisme

171

Banda Aceh – Majelis Permasyarakatan Ulama (MPU) Aceh menerbitkan fatwa haram radikalisme guna mencegah keresahan masyarakat terhadap intoleransi beragama.

Saat di bandar Aceh Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali mengatakan, fatwa ini diterbitkan setelah adanya masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait toleransi dan intoleransi yang berkembang saat ini di Provinsi Aceh.

Dalam fatwa tersebut, kami mendefinisikan toleransi dan intoleransi dengan mengkaji konteks hukum Islam atau fiqih. Berdasarkan kajian tersebut, radikalisme masuk dalam kategori intoleransi, tuturnya Tgk H Faisal Ali, Jum’at (11/10/2019).

Loading...

Selain itu, Wakil Ketua MPU Aceh juga mengatakan, tindakan yang merespons sesuatu di luar batas kewajaran merupakan radikalisme. Tindakan ini diharamkan dalam agama Islam.

Kelompok radikal tersebut tidak memperhatikan kearifan lokal dan seolah-olah merekalah yang benar. Kalau seperti itu, namanya tidak toleran.

Fatwa haram radikalisme ini diterbitkan untuk menjaga toleransi yang sudah terbangun di Provinsi Aceh.

Seperti ada kelompok yang tidak menghargai kegiatan keagamaan masyarakat yang menurut ulama tidak bertentangan dengan agama. Kelompok yang tidak menghargai tersebut termasuk radikal.

Dewasa ini pengajaran dan pengamalan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat beraneka macam bentuknya dan telah menimbulkan keresahan yang berujung pada gesekan antar sesama masyarakat, tegas Tgk H Faisal Ali.

Bahkan, lanjut Tgk Faisal yang juga pimpinan DayahMahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar ini, ada da’i-dai radikal yang mensyirikkan, membid’ahkan dengan alasan sunnah.

Karena itu, MPU Aceh mengeluarkan fatwa sebagai pedoman bagi masyarakat.
Dalam fatwa itu, MPU mengeluarkan enam keputusan sebagai berikut:

Kesatu: Toleransi (Tasamuh) adalah sifat atau sikap tenggang rasa terhadap perbedaan.

Kedua: Toleransi (Tasamuh) pada Pokok – pokok aqidah, ibadah dan akhlak tidak dibenarkan (haram).

Ketiga: Radikalisme (Tatharruf) adalah sifat atau sikap keras yang berada diluar batas yang sewajarnya.

Keempat: Toleransi (Tasamuh) dianjurkan dalam batasan yang telah diatur oleh agama serta mempertimbangkan kearifan lokal.

Kelima: Toleransi (Tasamuh) terhadap perbedaan dalam agama dan pemahaman yang bersifat pokok-pokok aqidah, ibadah dan akhlaq hukumnya adalah haram.

Keenam: Radikalisme (Tatharruf) dalam sikap beragama, meliputi aqidah, ibadah, dakwah dan akhlaq adalah haram. Dalam fatwa itu, MPU juga menyampaikan, masukan kepada pemerintah Aceh.

“Diminta kepada pemerintah untuk berkoordinasi dengan MPU Aceh dalam pembinaan dan penertiban Kelompok – kelompok yang terindikasi intoleran dan radikal,” bunyi masukan itu.

Selain itu, MPU juga meminta kepada da’i dan para pendidik, untuk tidak menebar sikap intoleran dan radikal antar dan intra umat beragama. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai Kelompok – kelompok yang terpapar radikalisme.

Diminta kepada semua pemeluk agama dan golongan atau kelompok untuk saling menghargai dan menjauhi sifat dan sikap radikalisme, bunyi fatwa.

Fatwa itu dirumuskan oleh tujuh ulama yaitu, Tgk H Faisal Ali (Koordinator), Dr Tgk Muhibuththabari MAg (Ketua), Tgk H Helmi Imran SHI MA (Sekretaris), dan anggota yang terdiri atas Tgk Abu Yazid Alyusufi, Dr Tgk M Fajarul Falah MA, Tgk HM Thabri Lc, dan Tgk Multazam.

Facebook Comments

Loading...
loading...