Indra: Bantah Keras Gelapkan Dana Tunjangan BPJS

152

Aceh Tamiang – Pemberitaan dari berbagai media mulai menyoroti MPU, terkait dugaan adanya praktek penggelapan anggaran dan sehubungan hal tersebut, Maddiah
Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang, saat ditemui para wartawan dikediamannya di Kampung Dalam, Kecamatan Karang Baru, membantah keras tuduhan terhadap dirinya, telah menggelapkan tunjangan kesehatan sebesar Rp.108.000.000,- (seratus depan juta rupaih), Minggu (20/10/2019).

Maddiah Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang menambahkan, saya memastikan, seluruh uang itu masih utuh di kas daerah, uang tersebut tidak bisa ditarik karena tidak didukung oleh Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Tamiang dan oleh sebab itu mereka belum didaftarkan kepersertaannya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pada awalnya tunjangan kesehatan tersebut sebesar Rp.500. 000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah terbitnya peraturan, maka anggaran dialokasikan untuk penyertaan BPJS Kesehatan, tegas Maddiah.

Loading...

Ditempat terpisah pada Senin (21/10/2019), saat ada kegiatan digedung DPRK Aceh Tamiang, ketika dimintai keterangan oleh para wartawan seputar kisruh yang terjadi di MPU, Drs. Ilyas Mustawa mengatakan, Sekretaris MPU telah kami laporkan atas tuduhan penipuan dan penggelapan uang tunjangan kesehatan sebesar Rp.108.000.000,- (seratus depan juta rupaih), dengan laporan bernomor LP.B/61/X/RES.1.11./2019/SPKT Res Atam pada 10 Oktober 2019, itupun kami lakukan setelah melalui dua kali sidang paripurna MPU, tegasnya.

“Pihak MPU sudah mencoba membahas persoalan ini dengan Bupati, Wakil Bupati dan badan anggaran DPRK Aceh Tamiang, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya secara aklamasi sepakat melaporkan hal tersebut pada pihak berwajib, dan mengingat perlakuan beliau sudah menzalimi ulama, serta sangat disesalkan lagi dilakukan pada lembaga yang teramat sakral,” ungkap Drs. Ilyas Mustawa.

Menelusuri lebih jauh pergolakan yang terjadi di MPU, para wartawan menemui Three Eka Indra Bakti Kabid Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang dikantornya pada Rabu (22/10/2019) disampaikannya, sejak diterapkannya Undang – undang tentang pengelolaan jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Maka tidak ada lagi tunjungan kesehatan secara tunai, tapi dibayarkan melalui klaim, terangnya.

Seluruh uang tunjungan kesehatan yang tertera pada anggaran MPU masih berada di kas daerah, baru akan kami setorkan ke rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) setelah ada permintaan secara tertulis yang disertai klaim pembayaran dan sejauh ini tidak ada penyelewengan anggaran.

Indra menambahkan, sesuai peraturan Bupati nomor: 30 tahun 2018 tentang standar biaya umum tahun 2019, jelas terlihat untuk MPU terkait tunjungan kesehatan tertulis diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan jika terjadi sisa anggaran, maka tetap berada di kas Daerah, tidak dapat diuangkan, tegasnya.

Sumber: Amnurdani.
Publikasi: Zulkarnain.

Facebook Comments

Loading...