Inspektorat: Pencairan ADD Kampung Banai Tahap Tiga Dapat Terus Berlanjut

112

Aceh Tamiang – Terkait belum terselesaikannya Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017 oleh oknum aparatur Kampung Banai, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, para wartawan melakukan konfirmasi pada Camat diruang kerjanya, Rabu (13/11/2019).

Iman Suhery, S.STP Camat Karang Baru mengatakan, terkait persoalan penggunaan uang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kampung Banai kami telah melakukan upaya mediasi, yaitu turut dihadiri saat itu oleh Kapolsek, Inspektorat dan Datok Penghulu yang lama beserta Datok baru, jelasnya.

“SB telah menyelesaikan uang yang digunakannya sebesar Rp.10 juta, namun JN sampai saat ini belum juga melakukan penyelesaian anggaran BUMK serta SPP.

Loading...

Lebih lanjut Camat Karang Baru menyampaikan, persoalan tersebut tidak akan mengganggu proses pencairan dana tahap tiga yaitu empat puluh persen berikutnya. Karena apa yang dilakukan oleh JN adalah bagian dari pada anggaran yang telah dimasukkan ke BUMK, artinya tidak akan mengganggu sistem manajemen ADD yang ada di kampung Banai, terangnya.

Sementara itu, di tempat terpisah Samsul Bahari mantan Datok Kampung Banai menyampaikan, laporan yang telah dilakukan oleh masyarakat ke kejaksaan Negeri Aceh Tamiang adalah hak mereka, namun bagi saya adalah putusan dari penegak hukum yang menentukan, jelasnya.

“Apa yang saya lakukan dengan menggunakan uang anggaran Desa sebesar Rp.10 juta, semuanya telah terselesaikan dan semuanya telah kembali ke Desa, semoga masyarakat dapat memahaminya,” ucap Samsul Bahri.

Ditempat terpisah, Hendra Purnama Putra Inspektur Pembantu I menyampaikan, kami akan segera melakukan laporan ke pihak penegak hukum. Namun sebelumnya akan dilakukan terlebih dahulu konsultasi dengan Bupati, Polres dan Kejaksaan, karena upaya upaya mediasi yang telah kami lakukan sampai saat ini belum berhasil, ungkapnya.

Perihal yang telah dilakukan oleh JN terhadap anggaran Desa, namun hal tersebut tidak akan menghambat pencairan ADD tahap ketiga, karena merupakan hak mutlak keuangan BUMK, ungkap Hendra.

Facebook Comments

Loading...
loading...