Bupati Aceh Tamiang Mursil Terima Anugerah Ombudsman RI 2019

188

Jakarta – Bupati Aceh Tamiang, Mursil, SH, M.Kn  menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia. Bertempat di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Dalam Kesempatan  ini, penghargaan yang yang diterima Bupati Mursil ialah Anugerah Predikat Kepatuhan kepada Kementerian/Lembaga Non-Kementerian, serta Pemerintah Daerah, sebagai hasil penilaian terhadap kinerja.

Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang diterapkan di masing-masing instansi pada Tahun 2019.

Loading...

“Alhamdulillah, Anugerah ini bermakna pelayanan kita sudah sesuai SOP yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Mursil usai menerima penghargaan.

Beliau juga Menjelaskan, “Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sejak awal memang mengutamakan pelayanan publik, seluruh instansi pemerintahan diingatkan untuk terbuka dan menyikapi seluruh persoalan yang dialami warga”.

Bupati Mursil menambahkan,ia sering menjemput bola dengan mendengarkan langsung keluhan warga, terutama melalui program-program kunjungan langsung seperti Safari Maghrib dan Safari Shubuh ujarnya, diteruskan kepada SKPK terkait untuk disikapi, namun tak jarang pula, ia mengambil keputusan langsung.

“Apapun keluhan ditampung, bisa melalui whatsapp, telepon atau bertemu langsung dengan masyarakat,” timpalnya lagi. Sejak awal, selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, Bupati Mursil mengaku tidak pernah berpikir atau memiliki target atas Anugerah Predikat. Kepatuhan yang barusan diterimanya tersebut. Ia menilai, penghargaan seperti ini menjadi apresiasi dan dapat memacu semangat jajarannya untuk bekerja lebih baik.

Anugerah untuk Pemerintah kabupaten Aceh Tamiang ini diterima Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil, SH ,MKn dari Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu. Dalam penilaian yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia, Kabupaten Aceh Tamiang dinyatakan telah memenuhi standar pelayanan terhadap publik atau dengan nilai kepatuhan pelayanan publik 94,21.

Ini merupakan angka kumulatif hasil penilaian pada 7 unit kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan,Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan,

Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kecamatan Karang Baru. Pemberian Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik telah diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia sejak tahun 2013 hingga hari ini. Penyerahan anugerah dihadiri oleh seluruh Kementerian dan Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusantara.

Ombudsman Republik Indonesia Merupakan suatu lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 9 September 2008.

Berita Ini di Himpun Aceh Indeks News Melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Agusliayana Devita, S.STP, M.S.i.

[Aceh Indeks News.z0el]

Facebook Comments

Loading...
loading...