BAI Pertanyakan Peran TP4D Kejaksaan Terkait Bimtek Pemerintahan Kampung

143

Aceh Tamiang – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Badan Advokasi Indonesia (DPC BAI) Kabupaten Aceh Tamiang, menyampaikan,”pelaksanaan kegiatan Bimtek Aparatur Pemerintahan Kampung se-Kabupaten Aceh, yang dilaksanakan oleh Lembaga LPPMI bekerjasama dengan Kejaksaan Kabupaten Aceh Tamiang di kota Medan beberapa waktu lalu,”harus dikaji lebih cerdas,”jelas Sawaluddin melalui jaringan WhatsApp dinomor 0853  5865 xxxx. Selasa (3/12/2019).

“Sesuai surat undangan Bimbingan Teknik (Bimtek) Aparatur Pemerintahan Kampung nomor : 27/Btk.LPPMI/XI/2019, yang mengacu pada Instruksi Presiden nomor : 7 tahun 2015 tentang pencegahan korupsi di lingkungan instansi Pemerintah,dan menindaklanjuti pidato Presiden pada Hari Bakti Adhyaksa ke-55.

“Kegiatan yang diduga menghabiskan Dana hingga Milyaran Rupiah tersebut, dilaksanakan di Salah Satu Hotel berbintang di Kota Medan, selama tiga hari empat malam, dan mengusung materi, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa.

Loading...

Sawaluddin SH menambahkan,”saya  sangat kecewa  terhadap kegiatan yang dinilai sebagai pemborosan keuangan Daerah. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, mengkaji setiap usulan kegiatan sebelum pelaksanaan,”tegasnya.

“Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tegas telah membubarkan TP4D dan TP4P Kejaksaan melalui Instruksi Jaksa Agung -RI nomor : 7 tahun 2019, dalam intruksi tersebut disampaikan agar Kejaksaan tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan, serta menginventarisasi juga memetakan potensi masalah dalam pelaksanaan kegiatan diwilayah hukumnya terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2019.

Sawaluddin juga menambahkan,”saya merasa Kaget dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh tiap kepala Kampung mencapai enam juta Rupiah. Jumlah tersebut terlalu besar untuk sekedar mempelajari TP4D dan Penyusunan Produk Hukum Desa,”ujarnya.

“Masyarakat kita jauh lebih membutuhkan dana tersebut, seyogyanya anggaran itu dapat digunakan untuk kepentingan yang lbermanfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan Infrastruktur dan pemberdayaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Hampir setiap kampung, masih banyak terdapat kaum dhuafa ,janda dan anak yatim yang hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk hal tersebut sangat diharapkan perhatian dari kepala Kampung dan Pemerintah, seharusnya yang menjadi prioritas utama adalah kebutuhan masyarakat,”tegas Sawaluddin.

Facebook Comments

Loading...